Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011 Bisa Capai 7 Persen
January 7th, 2011
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional 2011 bisa mencapai 7% kalau pemerintah mampu mengatasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan.”Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 cukup baik. Tahun depan beberapa lembaga memprediksi pertumbuhan ekonomi antara 6,3 persen sampai 6,5 persen. Kadin beranggapan ekonomi bisa tumbuh sampai 7% kalau syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi,” katanya saat menyampaikan keterangan pers di kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis.
Syarat-syarat yang dia maksud antara lain pembangunan infrastruktur energi, jalan, dan pelabuhan serta perbaikan sistem logistik nasional.Di samping itu, menurut Suryo, pemerintah bersama pelaku usaha juga harus bahu membahu menyelesaikan persoalan dunia usaha.
Kadin Indonesia, ia melanjutkan, mengusulkan sepuluh program aksi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen tahun depan. Pertama, menurut Kadin, pemerintah sebaiknya menaikkan level defisit yang selama ini ditetapkan 1,7 persen menjadi minimal 2,5 persen supaya tersedia cukup dana untuk memacu pergerakan sektor riil.
“Dana itu seyogyanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, kereta api dan lahan untuk kawasan industri,” katanya. Selanjutnya, Kadin Indonesia merekomendasikan pemerintah menitikberatkan orientasi pembangunan pada industri manufaktur bernilai tambah tinggi di sektor pangan, pertanian, maupun pertambangan supaya Indonesia tak lagi menjadi pengekspor bahan mentah.
“Ketiga, Kadin mengusulkan pemerintah menetapkan insentif fiskal dan moneter untuk mendukung upaya swasembada energi dan pangan,” katanya. Organisasi pengusaha itu juga menyarankan pemerintah memperbaiki kebijakan-kebijakan makro bidang investasi, perdagangan, dan perbankan yang selama ini menghambat upaya korporasi dalam meningkatkan daya saing.
Selain itu, menurut Suryo, pemerintah harus mendorong perbankan mengarahkan untuk investasi sektor riil, utamanya untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sampai sekarang masih menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, ia melanjutkan, juga harus mengupayakan penurunan tingkat suku bunga menjadi di bawah 10% seperti di negara-negara pesaing. “Supaya daya saing industri kita lebih kuat dan pertumbuhan sektor riil terpacu,” katanya.
Program aksi lain yang direkomendasikan Kadin Indonesia adalah pembuatan rencana pengembangan industri prioritas, kampanye penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan investasi di daerah. “Kalau usul-usul itu dijalankan kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa sampai tujuh persen,” katanya
Sumber :
Defisit APBN 2012 Diproyeksikan 1,4% Senin, 25 April 2011 | 14:11
Menkeu Agus Martowardojo
JAKARTA - Pemerintah merencanakan besaran defisit APBN 2012 sebesar 1,4% dari produk domestik bruto (PDB) dengan kemungkinan naik sebesar 0,1-0,2%.
"Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2012 yang sedang disiapkan, defisitnya kira-kira 1,4 persen," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai rapat di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Senin.Menkeu menyebutkan, perkiraan defisit itu kemungkinan bisa bertambah 0,1-0,2% dengan catatan tambahan defisit itu diarahkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Ia juga menyebutkan bahwa program-program peningkatan penerimaan negara akan terus dilakukan dan mengupayakan belanja negara dilakukan secara efisien. Pemerintah juga mengupayakan agar belanja modal benar-benar produktif pada 2012.
Menkeu memperkirakan penerimaan negara pada 2012 akan meningkat sekitar Rp 100 triliun dibandingkan dengan penerimaan negara pada 2011.
"Potensi kenaikannya berasal dari gabungan berbagai sumber penerimaan, tapi yang paling besar itu diharapkan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kata Menkeu seperti dikutip Antara.
APBN 2011 menetapkan pendatapan negara sebesar Rp 1.104,9 triliun, belanja negara sebesar Rp 1.229,6 triliun sehingga terdapat pembiayaan sebesar Rp 124,7 triliun. Sementara itu, asumsi besaran PDB dalam APBN 2011 ditetapkan sebesar Rp 7.019,9 triliun.
Menkeu menyebutkan, terkait dengan pembahasan RKP 2012, sejumlah menteri melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai berbagai topik seperti penanganan wilayah tertinggal, koordinasi pembangunan pasar, peningkatan kewirausahaan dan masalah percepatan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, mengenai pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Menkeu mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan daftar inventaris masalah (DIM) yang akan disampaikan kepada DPR sebelum berakhirnya masa reses DPR.
"Kami memperhatikan detil UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan mengupayakan agar nantinya BPJS bisa langsung menjawab apa yang diamanatkan dalam UU itu," katanya.
Pemerintah Bebaskan 182 Tarif Bea Masuk
Selasa, 26 April 2011 | 16:42
JAKARTA - Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 80/PMK.011/2011 membebaskan 182 pos tarif bea masuk untuk kelompok bahan baku dan barang modal sebagai revisi PMK nomor 241/PMK.011/2010.
"Tujuan penurunan tarif bea masuk atas produk yang termasuk kelompok bahan baku dan barang modal agar industri hilir yang menggunakan bahan baku dan modal dapat menghasilkan produk jadi yang berdaya saing," ujar Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro dalam pemaparan di Jakarta, Selasa.
Bambang menjelaskan, pos tarif yang dibebaskan bea masuknya antara lain industri kimia dasar sebanyak 59 pos tarif yang terdiri dari produk propena dan etilena sebagai bahan baku plastik.
Kemudian, hidrokinon sebagai bahan baku kosmetik, hidantioin sebagai bahan baku obat serta karbofuran sebagai bahan baku pestisida dan bahan perwarna tekstil.
Industri makanan sebanyak satu pos tarif yaitu minyak kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan margarin, shortening dan minyak salad.
Industri mesin sebanyak 91 pos tarif sebagai mesin untuk pengolahan serat tekstil, mesin tenun, mesin rajut, mesin jahit, mesin cetak injeksi untuk karet dan plastik, peralatan mesin percetakan, inkubator penetas unggas dan turbin uap.
Industri elektronika sebanyak 16 pos tarif yang antara lain terdiri dari mesin cuci dan mesin pengering sebagai barang modal untuk industri tekstil dan garmen serta barang modal yang digunakan untuk industri perakitan TV, kompresor untuk mesin pendingin dan aksesori untuk peralatan perekam audio visual.
"Sebanyak 2 pos tarif lainnya merupakan peralatan perfilman, yaitu lensa objektif untuk kamera dan proyektor untuk fotografi serta kamera untuk sinematografi," ujar Bambang.
Serta, industri perkapalan sebanyak 13 pos tarif dalam rangka program pemutihan 1000 kapal untuk memenuhi asas cabotage.
Bambang menambahkan atas 25 produk barang modal yaitu 12 pada industri mesin dan 13 pada industri maritim yang berpotensi untuk dikembangkan industrinya dalam negeri, penetapan pembebasan bea masuk hanya berlaku sementara hingga 31 Desember 2011.
"Sehingga terhitung pada 1 Januari 2012, tarif bea masuk dikembalikan seperti semula 5%," ujarnya.
Sementara, lanjut dia, atas 165 produk yang meliputi 157 bahan baku dan barang modal, tarif bea masuk tetap berlaku untuk seterusnya sampai dirumuskannya kebijakan baru jangka panjang guna melaksanakan fungsi tarif bea masuk sebagai salah satu instrumen pengembangan industri.
Pemerintah dalam penerbitan PMK yang mulai berlaku sejak 18 April 2011 ini juga menaikkan 8 pos tarif bea masuk barang-barang konsumsi dari 5% menjadi 10% untuk melindungi industri hilir yang menghasilkan produk-produk tersebut dari serbuan impor. (gor/ant)
Sumber:
BI Perketat Aturan Penerbitan Kartu Kredit
Selasa, 26 April 2011 18:03 WIB | 811 Views
Ilustrasi Kartu Kredit (bargainbabe.com)
"Jadi, kalau orang yang tidak punya penghasilan cukup, maka yang bersangkutan tidak layak dapat kartu kredit."
Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) sampai saat ini terus mengkaji perbaikan peraturan penerbitan kartu kredit, antara lain memperketat kepemilikan kartu kredit berdasarkan kemampuan keuangan nasabah.
"Kita akan kaji semuanya supaya lengkap sehingga industri tetap tumbuh dan prudent," kata Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI, Aribowo, di Jakarta, Selasa.
Beberapa aturan yang sedang dijajaki, antara lain soal batasan kemampuan keuangan nasabah, jumlah kartu yang boleh dimiliki nasabah dan batasan umur.
"Semuanya masih didalami supaya lebih komprehensif," kata Aribowo.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, menambahkan bahwa kajian mengenai aturan baru penerbitan kartu kredit ini masih dibicarakan BI dengan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI).
"Kita inginnya ada pembatasan mengenai kemampuan keuangan nasabah. tetapi kita tunggu saja hasil kerja tim," katanya.
Sementara itu, pengamat perbankan Mirza Adityaswara mengatakan bahwa pada intinya prinsip prudent credit adalah "berikan kredit sesuai kemampuan membayar si debitur".
"Jadi, kalau orang yang tidak punya penghasilan cukup, maka yang bersangkutan tidak layak dapat kartu kredit, sedangkan orang yang penghasilannya besar, maka tidak apa memiliki 8 kartu kredit," katanya.
Jadi, menurut dia, yang penting adalah bagaimana cara bank mendapat data tentang calon debitur dan data historisnya yang bisa dilihat dari biro kredit.
"Jika data biro kredit tersedia, maka bank harus menaati batasan limit credit terhadap penghasilan nasabah," katanya.
"Setahu saya sih penerbit kartu kredit punya data yang cukup karena ada sharing data di antara mereka," katanya menambahkan. (*)
"Kita akan kaji semuanya supaya lengkap sehingga industri tetap tumbuh dan prudent," kata Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI, Aribowo, di Jakarta, Selasa.
Beberapa aturan yang sedang dijajaki, antara lain soal batasan kemampuan keuangan nasabah, jumlah kartu yang boleh dimiliki nasabah dan batasan umur.
"Semuanya masih didalami supaya lebih komprehensif," kata Aribowo.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, menambahkan bahwa kajian mengenai aturan baru penerbitan kartu kredit ini masih dibicarakan BI dengan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI).
"Kita inginnya ada pembatasan mengenai kemampuan keuangan nasabah. tetapi kita tunggu saja hasil kerja tim," katanya.
Sementara itu, pengamat perbankan Mirza Adityaswara mengatakan bahwa pada intinya prinsip prudent credit adalah "berikan kredit sesuai kemampuan membayar si debitur".
"Jadi, kalau orang yang tidak punya penghasilan cukup, maka yang bersangkutan tidak layak dapat kartu kredit, sedangkan orang yang penghasilannya besar, maka tidak apa memiliki 8 kartu kredit," katanya.
Jadi, menurut dia, yang penting adalah bagaimana cara bank mendapat data tentang calon debitur dan data historisnya yang bisa dilihat dari biro kredit.
"Jika data biro kredit tersedia, maka bank harus menaati batasan limit credit terhadap penghasilan nasabah," katanya.
"Setahu saya sih penerbit kartu kredit punya data yang cukup karena ada sharing data di antara mereka," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2011
COPYRIGHT © 2011
Sumber:
Ekonomi Global Semakin Membaik
Selasa, 26 April 2011 12:27 WIB | 691 Views
Palembang (ANTARA News) - Perkiraan pertumbuhan perekonomian global oleh berbagai lembaga termasuk IMF untuk tahun 2011 semakin membaik yakni kisaran 4,4 persen, atau naik 0,2 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Sepanjang triwilan I 2011 perekonomian global menunjukkan kinerja membaik, kata Triono Widodo, peneliti senior Bank Indonesia pada seminar kebijakan moneter Bank Indonesia di Palembang, Selasa.
Dia mengungkapkan, konsumsi negara maju juga meningkat sejalan dengan membaiknya sektor produksi, sementara di kawasan Asia permintaan domestik masih positif meski di beberapa negara mulai melambat. Namun masiha ada risiko akibat krisis utang di Eropa dan gangguan produksi pascagempa di Jepang.
Menurut dia, penguatan pasar keuangan global tertahan oleh langkah China mengetatkan ekonominya, krisis politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika, meningkatnya harga komoditas, bencana di Jepang serta penurunan rating Spanyol, Yunani dan Portugal.
Dia melihat situasi gangguan terhadap aktivitas industri di Jepang akan berdampak negatif pada ekonomi Asia lainnya.
Triono menyebutkan tekanan inflasi global meningkat seperti di China, India yang sudah melampaui target karena faktor kenaikan harga minyak dan pangan.
Harga komoditas dunia juga meningkat, meski sempat melemah pada Maret 2011 akibat bencana alam di Jepang. Harga minyak bergerak di sekiar 100 dolar per barel dengan volatilitas yang tinggi seiring peningkatan permintaan dan berlanjutnya krisis geopolitik di Timur Tengah dan Afrika.(*)
Sepanjang triwilan I 2011 perekonomian global menunjukkan kinerja membaik, kata Triono Widodo, peneliti senior Bank Indonesia pada seminar kebijakan moneter Bank Indonesia di Palembang, Selasa.
Dia mengungkapkan, konsumsi negara maju juga meningkat sejalan dengan membaiknya sektor produksi, sementara di kawasan Asia permintaan domestik masih positif meski di beberapa negara mulai melambat. Namun masiha ada risiko akibat krisis utang di Eropa dan gangguan produksi pascagempa di Jepang.
Menurut dia, penguatan pasar keuangan global tertahan oleh langkah China mengetatkan ekonominya, krisis politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika, meningkatnya harga komoditas, bencana di Jepang serta penurunan rating Spanyol, Yunani dan Portugal.
Dia melihat situasi gangguan terhadap aktivitas industri di Jepang akan berdampak negatif pada ekonomi Asia lainnya.
Triono menyebutkan tekanan inflasi global meningkat seperti di China, India yang sudah melampaui target karena faktor kenaikan harga minyak dan pangan.
Harga komoditas dunia juga meningkat, meski sempat melemah pada Maret 2011 akibat bencana alam di Jepang. Harga minyak bergerak di sekiar 100 dolar per barel dengan volatilitas yang tinggi seiring peningkatan permintaan dan berlanjutnya krisis geopolitik di Timur Tengah dan Afrika.(*)
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011 Bisa Capai 7 Persen
January 7th, 2011 
mesinkasir 
Syarat-syarat yang dia maksud antara lain pembangunan infrastruktur energi, jalan, dan pelabuhan serta perbaikan sistem logistik nasional.Di samping itu, menurut Suryo, pemerintah bersama pelaku usaha juga harus bahu membahu menyelesaikan persoalan dunia usaha.
Kadin Indonesia, ia melanjutkan, mengusulkan sepuluh program aksi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen tahun depan. Pertama, menurut Kadin, pemerintah sebaiknya menaikkan level defisit yang selama ini ditetapkan 1,7 persen menjadi minimal 2,5 persen supaya tersedia cukup dana untuk memacu pergerakan sektor riil.
“Dana itu seyogyanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, kereta api dan lahan untuk kawasan industri,” katanya. Selanjutnya, Kadin Indonesia merekomendasikan pemerintah menitikberatkan orientasi pembangunan pada industri manufaktur bernilai tambah tinggi di sektor pangan, pertanian, maupun pertambangan supaya Indonesia tak lagi menjadi pengekspor bahan mentah.
“Ketiga, Kadin mengusulkan pemerintah menetapkan insentif fiskal dan moneter untuk mendukung upaya swasembada energi dan pangan,” katanya. Organisasi pengusaha itu juga menyarankan pemerintah memperbaiki kebijakan-kebijakan makro bidang investasi, perdagangan, dan perbankan yang selama ini menghambat upaya korporasi dalam meningkatkan daya saing.
Selain itu, menurut Suryo, pemerintah harus mendorong perbankan mengarahkan untuk investasi sektor riil, utamanya untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sampai sekarang masih menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, ia melanjutkan, juga harus mengupayakan penurunan tingkat suku bunga menjadi di bawah 10% seperti di negara-negara pesaing. “Supaya daya saing industri kita lebih kuat dan pertumbuhan sektor riil terpacu,” katanya.
Program aksi lain yang direkomendasikan Kadin Indonesia adalah pembuatan rencana pengembangan industri prioritas, kampanye penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan investasi di daerah. “Kalau usul-usul itu dijalankan kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa sampai tujuh persen,” katanya
Sumber:
http://www.investor.co.id/macroeconomics/kadin-pertumbuhan-ekonomi-2011-bisa-sampai-7/2004
Pemerintah Tutup 37 Minimarket Ilegal
April 25th, 2011 mesinkasir 
“Minimarket yang jelas-jelas melanggar aturan harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya, yang harus ditutup, ya, ditutup,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, di Balai Kota, kemarin.
Dia juga mengatakan akan mencari pejabat “bandel” yang mengeluarkan surat izin usaha untuk minimarket setelah diberlakukannya Instruksi Gubernur No. 115/2006. Instruksi ini melarang pendirian minimarket di Jakarta.
Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bidang Perekonomian, Hasan Basri Saleh, mengatakan pihaknya kesulitan mencari pejabat yang menerbitkan izin. “Proses penelusuran oknum pejabat yang terlibat tersebut tidak mudah,” katanya.
Dia menjelaskan, rentang waktu dikeluarkannya dokumen sampai tahapan menghasilkan surat izin usaha cukup panjang sehingga membutuhkan penyelidikan lebih mendalam. “Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait,” katanya.
Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Sukesti Martono, mengatakan telah menerima berkas pejabat DKI Jakarta yang diduga terlibat dalam kasus minimarket ilegal. Namun, dia menolak menyebutkan nama pejabat itu. “Masih dirahasiakan,” kata Sukesti.
AMANDRA MUSTIKA M.
http://indocashregister.com/2011/04/25/pemerintah-tutup-37-minimarket-ilegal/
Integrasi Ekonomi Dalam Negeri dan Krisis Global
Aris AnantaSEPUTAR INDONESIA, 25 Mei 2010
BANYAK krisis ekonomi dunia yang bermula dari krisis keuangan. Bukan tidak mungkin bahwa krisis keuangan di Eropa saat ini juga dapat diikuti krisis ekonomi. Kalau krisis keuangan di Eropa berkelanjutan, ekonomi Eropa akan menghadapi masalah. Akibatnya, impor dari Eropa akan menurun.
Negara yang banyak mengekspor ke kawasan itu juga akan ikut terganggu. Misalnya, China yang akan mengalami dampak besar karena banyak mengekspor ke Eropa. Keadaan ini dapat terus “menular”. Indonesia pun dapat terkena dampak krisis di Eropa ini melalui penurunan ekspor, baik yang secara langsung ke Eropa maupun ke negara lain yang banyak mengekspor ke Eropa.
Dalam krisis ekonomi global 2008-2009 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi menurun karena ekspor yang juga menurun. Indonesia dapat bertahan dari krisis antara lain karena tidak terlalu bergantung pada ekspor. Sektor ekonomi dalam negeri telah membantu Indonesia bertahan dari dampak krisis.
Singapura adalah salah satu negara yang perekonomiannya terpukul akibat krisis tersebut. Ini karena ekonomi Singapura yang sangat bergantung pada ekspor (export driven economy). Namun, sekarang Singapura juga telah mulai mengubah strategi dari perekonomian yang didorong ekspor.
Singapura sesungguhnya salah satu negara yang sering dijadikan sebagai contoh keberhasilan model ekonomi yang didorong ekspor. Namun, krisis ekonomi global telah menyadarkan banyak negara, termasuk Singapura, untuk mencari model lain dan tidak terlalu menggantungkan pada ekspor. Indonesia diuntungkan dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk. Ekonomi dalam negeri Indonesia amat potensial untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Indonesia sebagai negara besar, kurang bergantung pada kebutuhan ekspor. Selain itu, banyak negara telah mengincar Indonesia sebagai pasar dan lokasi produksi yang menarik. Indonesia misalnya juga telah diincar oleh banyak negara sebagai lokasi untuk menghasilkan pangan untuk menjamin kebutuhan pangan di negara-negara yang tidak memiliki tanah yang subur.
Maka sangat tepat jika pemerintah kini memberi prioritas tinggi pada integrasi perekonomian dalam negeri. Memanfaatkan pasar dan lokasi produksi yang luas di dalam negeri. Dengan demikian, dukungan dalam negeri pada perekonomian Indonesia akan makin kuat dan perekonomian Indonesia tidak akan mudah digoyah olah krisis ekonomi global. Kebijakan pemerintah untuk memperhatikan ekonomi dalam negeri, terutama dengan mengintegrasikan perekonomian dalam negeri, merupakan upaya cerdas untuk menjaga agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada luar negeri.
Indonesia tidak perlu menolak perdagangan internasional, aliran modal asing, dan arus tenaga kerja. Tapi, jangan menjadi amat tergantung pada mereka. Integrasi ekonomi dalam negeri juga berarti penyebaran kegiatan ekonomi, yang akan mengurangi kebutuhan orang untuk melakukan perjalanan yang jauh.
Integrasi ekonomi di Indonesia berarti adanya arus barang yang bebas di seluruh Indonesia, arus modal yang bebas di seluruh Indonesia, dan arus tenaga kerja (terampil dan tidak terampil) yang bebas di seluruh Indonesia. Pembangunan ekonomi di Indonesia akan lebih merata, tidak terpusat di beberapa daerah saja. Dengan demikian, Indonesia akan dapat bertahan lebih baik menghadapi gonjang-ganjing keuangan dan ekonomi dunia.
Namun, perhatian pada integrasi ekonomi dalam negeri sering dicurigai oleh pihak luar sebagai usaha proteksionis. Di zaman sekarang, “proteksionis” sering menjadi “tabu”di sementara pembuat kebijakan ekonomi dan politik di banyak negara. Mereka ini penganjur perdagangan bebas, arus bebas aliran modal, tetapi mereka memproteksi pasar tenaga kerjanya, khususnya pasar tenaga kerja tidak terampil.
Mereka juga mengatakan ingin membantu negara berkembang melalui penanaman modal mereka di negara berkembang walau sebenarnya mereka sangat diuntungkan dengan investasi tersebut. Mereka sering mengatakan bahwa investasi asing adalah satu-satunya cara bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk maju.
Perluasan investasi asing tersebut sesungguhnya penting sekali untuk kemajuan perekonomian mereka, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi global 2008-2009 yang memperlihatkan rapuhnya perekonomian suatu negara yang amat menggantungkan pada ekspor. Yang kurang disadari oleh beberapa negara asing itu adalah bahwa terintegrasinya ekonomi dalam negeri Indonesia akan berarti pula terjadinya manfaat yang lebih besar dari integrasi ekonomi internasional.
Kalau ekonomi Indonesia terintegrasi dengan baik, negara negara tetangga, di ASEAN khususnya, juga akan menikmati pasar yang jauh lebih besar dan lokasi produksi yang lebih tangguh. Selain itu, saat ini perekonomian Indonesia juga masih belum terintegrasi dengan baik. Bukan saja perekonomian antarprovinsi, juga di dalam provinsi itu sendiri. Bahkan juga di dalam tiap kabupaten atau kota itu sendiri.
Dengan integrasi semacam ini, semua sumber daya yang ada di Indonesia dapat digunakan bersama-sama untuk kepentingan orang Indonesia. Tanpa ada integrasi ekonomi yang baik di dalam Indonesia sendiri, kita akan kurang mampu mendapatkan manfaat dari integrasi ekonomi internasional. Suatu contoh, produksi pangan di Indonesia oleh negara yang lebih maju misalnya akan lebih banyak menghasilkan pangan untuk negara tersebut dan bukan untuk konsumen Indonesia kalau ekonomi Indonesia belum terintegrasi.
Kalau transportasi dari daerah produksi pangan tersebut ke negara penanam modal lebih mudah dan murah daripada ke bagian lain di Indonesia, pangan akan lebih menguntungkan dijual ke negara penanam modal daripada ke bagian lain di Indonesia.
Tetapi, kita perlu ingat bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan utama pembangunan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi sekadar salah satu alat untuk mencapai tiga tujuan utama pembangunan yaitu people centered development, environment friendly development,dan good governance. Dengan demikian, integrasi ekonomi harus mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (seperti kesehatan, kepandaian, kemampuan untuk berpindah, dan bebas dari rasa takut), mampu memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia, dan mampu melaksanakan asas good governance dalam tiap kegiatan ekonomi.
Partisipasi masyarakat amat diperlukan untuk mengawasi jalannya pembangunan agar kegiatan ekonomi dapat membantu tercapainya tiga tujuan pembangunan di atas, dan bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi.
Singkatnya, kita tidak perlu anti pada integrasi ekonomi internasional. Namun, kita tetap harus memberi prioritas pada usaha memperkuat ekonomi dalam negeri dan mengintegrasikan ekonomi dalam negeri. Hal ini juga akan mengurangi kerawanan perekonomian kita dari krisis ekonomi di negara lain.
Sumber:
http://mletiko.com/2010/05/25/integrasi-ekonomi-dalam-negeri-dan-krisis-global/
Pemerintah Diminta Fokus Selesaikan PR Ekonomi Dalam Negeri
Senin, 31 Januari 2011 18:55 wib
"Sebab, Indonesia menghadapi tekanan daya saing melawan globalisasi," kata Sofjan di Jakarta, Senin (31/1/2011).
Sementara itu, lebih lanjut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, dalam pertemuan di Davos, juga dibahas bagaimana menstabilkan lonjakan harga pangan dunia, baik di level global maupun nasional.
"Ini (kenaikan harga pangan) merupakan fenomena dunia. Kenaikan harga pangan harus dikelola. Ini kesempatan kita menyampaikan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan di dalam negeri dan negara lain," kata Mari.
Di sisi lain, Mari berharap, menjelang Perayaan Imlek, tidak terjadi lonjakan harga pangan. "Musim panen diharapkan mampu mengimbangi lonjakan harga," tandas Mari.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menambahkan, untuk mengatasai lonjakan harga pangan, harus diatasi dengan menggenjot produksi pertanian. Pasalnya, kata dia, harga pangan dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan.
"Selain itu, pemerintah harus memberikan kebijakan fiskal yang berhubungan dengan importasi, misalnya penghapusan bea masuk impor bahan pangan. Langkah itu bisa juga meredam inflasi. Selain itu, distribusi barang antara daerah harus dijaga. Dan, kondisi infrastruktur yang belum memadai harus diatasi segera," kata Erwin.
Penyelesaian Putaran Doha, kata Erwin, tidak akan menstabilkan lonjakan harga pangan. "Selama masalahnya adalah keterbatasan pasokan, ditambah anomali cuaca, serta infrastruktur yang belum memadai dan menekan efisiensi, harga pangan masih akan melonjak," tutup Erwin yang juga menjabat sebagai Ketua Apindo.(adn)
(Sandra Karina/Koran SI/rhs)
Sumber:
Oleh :
No Urut :
SMP Negeri I Ubud
Posts
No comments:
Post a Comment